Kegagalan SBY?"

Untuk melakukan penilaian pemerintahan SBY apakah dapat dikatakan gagal atau berhasil, ada banyak indikator dan parameter yang dipakai sebagai pedoman. Tentunya pedoman itu ditentukan dari sudut pandang yang mana, ekonomi, politik, pemerintahan, pengawasan, hukum dan lain sebagainya.

Dari sudut pandang kompasianer, pemerintahan SBY dapat dikatakan gagal karena tidak mau membaca analisanya.  Tidak percaya ?. Hal ini bisa ditelusuri dari analisanya sebab yang dipakai pedoman adalah pernyataan yang dibaca dari pemberitaan yang menyatakan kekecewaan terhadap pemerintahan SBY.

Mungkin banyak yang berpikir sangat mudah membuat sebuah kesimpulan, kalau banyak yang ribut berarti pemerintahan itu gagal. Sebuah parameter yang tidak membutuhkan lagi pendalaman disiplin ilmu.

Bagaimana seharusnya membuat sebuah analisa kinerja pemerintahan secara komprehensif, tentunya kita harus mempunyai sebuah tolok ukur. Berangkat dari tolok ukur itulah kita memulai penilaian dari segala aspek yang mengerucut pada sebuah kesimpulan.

Semua pergerakan, mulai dari rumah tangga, organisasi kemasyarakatan, bisnis sampai pemerintahan mempunyai tujuan. Tujuan itulah yang diimplementasikan dalam sebuah rencana kegiatan. Untuk sebuah negara, seperti halnya indonesia mempunyai perencanaan kegiatan negara baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam rencana tahunan, negara membuat rencana kegiatan yang diimplementasikan dalam RAPBN ( Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ) yang disusun berdasarkan rencana jangka pendek.

RAPBN diajukan untuk disetujui dalam sidang paripurna DPR yang selanjutnya menjadi undang2 berupa APBN. Pemerintah akan bekerja berdasarkan APBN itu dan penilaian gagal atau tidaknya sebuah pemerintahan akan berpatokan pada APBN itu.

Dalam APBN akan terlihat anggaran untuk Departemen2 pelaksana tehnis pemerintahan, target dan rencana kerja Departement adalah sebagai landasan tolok ukur keberhasialan pemerintahan. Ada yang berhasil ada yang gagal dalam pencapaian target pada masing2 departemen.

Kita ambil contoh dalam penilaian terhadap sektor Industri. Yang harus dipahami adalah karakteristik Industri yang paling cocok di Indonesia itu apa, selanjutnya kita lihat program departemen perindustrian serta bagaimana realisasinya. Tentunya, untuk melihat sebuah kemajuan juga tidak dapat terlepas dari starting poinnya dari mana. Artinya, untuk melihat tingkat kemajuan satu sektor saja haruslah melihat berbagai aspek. Oleh karena itu, relevansi yang mempengaruhi kemajuan antara satu sektor dengan sektor lainnya juga tidak dapat dikesampingkan sehingga untuk kerja lintas sektoralpun pemerintah menunjuk seorang Menteri Koordinator.

Hanya untuk menilai kemujauan sub sektor saja sudah memerlukan banyak indikator apalagi untuk menilai kinerja pemerintahan secara menyeluruh untuk sampai pada sebuah kesimpulan gagal tidaknya sebuah pemerintahan.

Kegagalan SBY yang tercetus dalam dunia maya seperti kompasiana ini, jika melihat dari cara penilaian tersebut sebetulnya karena SBY tidak mau membaca analisa para analis amatiran seperti yang ada dikompasiana ini. Sebab, analis yang profesional tidak mau bikin analisa tanpa dibayar.  Para analis profesional  ini mempunyai billing rate cukup tinggi, hasil kerjanya terukur, parameternya jelas dan inilah yang dibaca oleh SBY.

Orang perorang melakukan kritik, masing2 mempunyai pendapat, pendapat pastinya lebih mudah keluar. Pendapat yang  besikap argumentatif, kalau terbantah dengan mudah ditarik. Namun pendapat yang dilakukan berdasarkan study, itu cerita lain, ongkosnya besar untuk membayar profesional makanya pendapat begini tidak pernah keluar, hanya untuk kepentingan yang membutuhkan dan yang membayar.

Sumber : http://politik.kompasiana.com..